Difference Marine Management Indonesia - Japan (Scholarly Paper by Baso Hamdani)

22:54 Baso Hamdani 0 Comments




 I. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Bagian bumi yang tertutup air hampir dua per tiga lapisan bumi. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan Archipelago atau nusantara. Selain itu juga dikenal sebagai negara maritim. Sejak zaman purbakala Indonesia dikenal memiliki kekayaan laut yang sangat kaya akan keragamannya, sehingga menjadi rebutan oleh bangsa-bangsa penjajah agar dapat diambil kekayaan lautnya. Dengan wilayah laut yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, Luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), serta terdiri lebih dari 13.500 pulau, menyimpan kekayaan yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, potensi kelautan Indonesia diperkirakan dapat memberikan penghasilan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun. Namun yang dikembangkan kurang dari 10 persen. Dengan laut yang maha luas, potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dollar AS per tahun, atau dapat dikatakan setara dengan 10 kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Oleh karena itu, apabila seluruh potensi kelautan ini dikelola dengan baik maka diperkirakan 85% perekonomian nasional akan sangat bergantung pada sumber daya kelautan.
Kondisi saat ini negeri maritim Indonesia masih dalam kondisi memprihatinkan menjadi ironi bagi bangsa Indonesia terutama masyarakat pesisir, padahal indonesia memiliki potensi sumber daya ikan laut diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun (Andi Iqbal Burhanuddin, 2013). Bukan hanya itu Indonesia juga masuk dalam Coral Triangle dimana kekayaan dan keragaman jenis karang terbanyak di dunia ada di Indonesia. Dengan permasalahan tersebut maka sekiranya dianggap penting menulis karya ilmiah ini sekaligus merupakan sumbangsih pikiran penulis dalam mempengaruhi hari Nelayan Nasional yang jatuh pada tgl 6 April 2013.

1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1.      Mengapa kondisi nelayan Indonesia masih dalam garis kemiskinan
2.      Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam laut yang dimiliki Indonesia dibandingkan dengan pemanfaatan di Jepang.
3.      Solusi apa yang bisa ditawarkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut Indonesia.

1.3  Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :
1.      Merekomendasi beberapa solusi dalam permasalahan tersebut
2.      Menganalisis permasalahan wilayah pesisir sebagai daerah nelayan di Indonesia dan Jepang.
1.4 Luaran yang Diharapkan
      Dari hasil penelitian ini kami mengharapkan :
1.      Ada penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan pengelolaan kelautan di masing-masing negara.
2.      Informasi lebih lengkap mengenai langkah-langkah pemerintah dalam mengentas kemiskinan nelayan Indonesia serta hal yang telah dilakukan

1.5  Kegunaan
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai permasalahan -permasalahan di masing-masing negara kepulauan baik Indonesia maupun Jepang. Dapat memberikan informasi tentang keadaan nelayan negeri maritim Indonesia.

 II. Tinjauan Pustaka

2.1 Negara Maritim Indonesia

Negara maritim merupakan negara yang dianggap peduli dan mempu untuk mengolah sumber daya kekayaan dari dasar hingga permukaan lautnya dan malah jika perlu hingga lautan samudra lainnya. Hal ini berbeda dengan konsep negara kepulauan yang “sebatas” negara yang memang terlahir dengan banyak pulau. Sejak zaman kerajaan-kerajaan jauh sebelum Indonesia merdeka, semangat maritim sudah menggelora di bumi pertiwi tercinta ini, bahkan beberapa kerajaan zaman itu mampu menguasai lautan dengan armada perang dan dagang yang besar. Namun semangat maritim tersebut menjadi luntur tatkala Indonesia mengalami penjajahan oleh pemerintah kolonial belanda. Pola hidup dan orientasi bangsa “dibelokkan” dari orientasi maritime ke orientasi agraris (darat). Pada zaman kemerdekaan, berbagai upayapun telah dilakukan oleh para pendahulu bangsa ini untuk kembali menggelorakan semangat maritim bangsa Indonesia. Sebagai negara merdeka, Indonesia mulai berupaya mendapatkan pengakuan dunia sebagai Negara Kepulauan. Namun upaya ini tidaklah mudah karena dibutuhkan kemampuan diplomasi serta pemahaman tentang hukum laut dan hukum internasional yang baik. Akhirnya pada tanggal 13 Desember 1957 terbitlah Pengumuman Pemerintah tentang Perairan Indonesia yang dikenal dengan “Deklarasi Djuanda” yang mendeklarasikan Wawasan Nusantara yang bertujuan untuk menyatukan nusantara dalam suatu kekuatan hukum untuk menghindari disitegrasi bangsa Indonesia. Meski secara de yure sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sudah ditetapkan bahwa Indonesia yang diproklamasikan adalah Ex Nederlands Indie (Hindia Belanda), sebuah negara yang terdiri dari gugusan pulau yang kini dikenal dengan Negara Kepulauan.
Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman suberdaya alam laut yang potensial, baik hayati dan non-hayati yang tentunya memberikan nilai yang luar biasa pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media transportasi antar pulau yang sangat ekonomis. Letak geografis kita strategis, di antara dua benua dan dua samudra dimana paling tidak 70 persen angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, harus melalui perairan kita.
Beberapa elemen bangsa yang memahami betul potensi terbesar Indonesia sebagai Negara Kepulauan terus berjuang untuk menggelorakan semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim. Sebagai catatan, bahwa pengertian Negara Kepulauan dan Negara Maritim sangatlah jauh berbeda. Negara Kepulauan adalan ciri sebuah negara yang secara geografis terdiri atas banyak pulau yang terikan dalam suatu kesatuan negara. Sedangkan Negara Maritim adalah sebuah negara yang menguasai semua kekuatan strategis di lautan yang didukung oleh kekuatan maritim baik itu aramada peradagangan, armada perang, Industri maritim serta kebijakan pembangunan negara yang berbasis maritim.
Jika mencermati istilah tentang Negara Maritim, maka saat ini Indonesia belum bisa dikategorikan sebagai Negara Maritim tapi masih sebatas Negara Kepulauan. Namun jika ada kesepahaman dan ada komitmen para pemimpin bangsa ini untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang besar dan kuat serta disegani dunia Internasional, peluangnya sangatlah besar. Perjuangan menuju Negara Maritim memang tidak mudah, namun jika seluruh bangsa ini memiliki kesamaan visi dan kebulatan tekad maka hal tersebut bukanlah hal yang mustahil. Deklarasi Djuanda 1957 dan UNCLOS 1982 memberikan peluang yang besar bagi bangsa Indonesia untuk diimplementasikan secara serius melalui kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang memprioritaskan orientasi yang berbasis maritim. Melahirkan kebijakan pembangunan melaui  perundang-undangan, pembangunan kekauatan armada pertahanan, armada perdagangan, industri dan jasa maritim yang ditunjang dengan penguasaan IPTEK merupakan upaya serius yang harus segera dilakukan menuju Indonesia sebagai negara maritim (Paonangan, 2013)

1.2         Permasalahan – Permasalahan yang Dihadapi Nelayan

Diantara kategori pekerjaan terkait dengan kemiskinan, nelayan sering disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat lainnya (the poorest of the poor).  Berdasarkan data World Bank mengenai kemiskinan, bahwa 108,78 juta orang atau 49 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin.  Badan Pusat Statistik (BPS), dengan perhitungan berbeda dari Bank dunia, mengumumkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Angka tersebut diperoleh berdasarkan ukuran garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1,55 dollar AS. Sebagian besar (63,47 persen) penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan pedesaan (Rahmatullah. 2008).

Akar kemiskinan nelayan

           Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2006). Sedangkan menurut Depsos, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo per kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (Suharto, 2005).Banyak faktor yang menyebabkan mayoritas nelayan di Indonesia masih terlilit derita kemiskinan.  Sejumlah faktor itu dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1.5.1   Faktor Teknis
Secara teknis, pendapatan nelayan bergantung pada nilai jual ikan hasil tangkap dan ongkos (biaya) melaut.  Selanjutnya, nilai jual ikan hasil tangkapan ditentukan oleh ketersediaan stok ikan di laut, efisiensi tekonologi penangkapan ikan, dan harga jual ikan.  Sedangkan, biaya melaut bergantung pada kuantitas dan harga dari BBM, perbekalan serta logistik yang dibutuhkan untuk melaut yang bergantung pula pada ukuran (berat) kapal dan jumlah awak kapal ikan.  Selain itu, nilai investasi kapal ikan, alat penangkapan, dan peralatan pendukungnya sudah tentu harus dimasukkan kedalam perhitungan biaya melaut.

1.5.2        Faktor Kultural
Faktor yang boleh jadi merupakan penyebab dominan dari kemiskinan nelayan adalah yang bersifat struktural, yakni kebijakan dan program pemerintah yang tidak kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan nelayan.  Mahal dan susah didapatkannya BBM, alat tangkap, beras, dan perbekalan melaut lainnya bagi nelayan, terutama nelayan di luar Jawa, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terpencil, merupakan bukti nyata dari minimnya kepedulian pemerintah kepada nelayan.  Demikian juga halnya dengan sumber modal.  Sampai saat ini nelayan, terutama yang tradisional, masih sangat sulit atau tidak bisa mendapatkan pinjaman kredit dari perbankan.  Bayangkan, kapal ikan yang terbuat dari kayu, sebesar apapun, belum bisa dijadikan sebagai agunan.  Prasarana pendaratan ikan atau pelabuhan yang memenuhi persyaratan santitasi dan higienis yang dilengkapi dengan industri hilir (pengolahan hasil perikanan) juga masih terbatas bagi nelayan.  Harga jual ikan yang sangat fluktuatif (tak menentu) juga belum secara tuntas diatasi oleh pemerintah. Alih-alih ikan impor membanjiri pasar domestik kita dalam tiga tahun terakhir.

1.5.3        Faktor Struktural        
Kegiatan pencurian ikan (illegal, unregulated and unreported fishing) oleh nelayan asing yang kian marak juga tidak diberantas secara sungguh-sungguh.  Akhir-akhir ini banyak pengusaha nasional yang ‘nakal’ menggunakan kapal ikan asing yang benderanya sudah diubah menjadi bendera Indonesia beroperasi menangkap ikan di Indonesia.  Padahal, kapal-kapal eks asing itu sejatinya masih milik pengusaha asing, seperti Thailand, Taiwan dan RRC.  Ikan hasil tangkapnya hanya sebagian kecil didaratakan di pelabuhan perikanan Indonesia, hanya untuk mengelabuhi (kamulflase) aparat pemerintah dan rakyat Indonesia.  Sedangkan, porsi besar ikannya dibawa ke negara masing-masing dan diproses di sana.  Selain rugi ikan, Indonesia pun dirugikan melalui BBM bersubsidi yang sejatinya untuk nelayan nasional, jadi dimanfaatkan oleh nelayan asing.
 Demikian pula, dengan masalah pencemaran laut dan perusakan eksistem pesisir yang menjadi tempat pemijahan dan asuhan ikan serta biota laut lainnya malah semakin hari semakin parah.  Strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global juga belum disiapakan dengan baik.  Dan, banyak kendala struktural lainnya yang hingga kini belum diatasi oleh pemerintah. Dalam tataran praktis, nelayan miskin karena pendapatan (income) nya lebih kecil dari pada pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan diri nya dalam kurun waktu tertentu.  Sejauh ini pendapatan nelayan, khususnya nelayan tradisional dan nelayan ABK dari kapal ikan komersial/modern (diatas 30 GT), pada umumnya kecil (kurang dari Rp 1 juta/bulan) dan sangat fluktuatif alias tidak menentu (Rokhmin Dahuri, 2012).

Keterbatasan Bahan Bakar

Keterbatasan bahan bakar minyak, jeratan utang ke tengkulak, permainan harga jual ikan, dan terbatasnya daya serap industri pengolahan ikan menjadi persoalan klasik yang mendera nelayan hingga hari ini.
Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Tidak pantas jika kita menyebutkan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi.  Deskripsi diatas merupakan pusaran masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan umumnya di Indonesia.


Pokok Masalah

Terdapat 5 (lima) masalah pokok terkait penyebab kemiskinan masyarakat nelayan, diantaranya:
1.      Kondisi Alam. Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.
2.      Tingkat pendidikan nelayan. Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah.
3.      Pola kehidupan nelayan. Pola hidup konsumtif menjadi masalah laten pada masyarakat nelayan, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder.
4.      Pemasaran hasil tangkapan. Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar.
5.      Program pemerintah yang belum memihak nelayan, kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kebijakan yang pro nelayan mutlak diperlukan, yakni sebuah kebijakan sosial yang akan mensejahterakan masyarakat dan kehidupan nelayan (Rahmatullah, 2008).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian
      Lokasi penelitian kami adalah kepulauan Spermonde yaitu pulau Barrang Lompo, pulau Badi dan pulau Bone Tambung (1190 19' 48'' BT dan 05o 02'48'' LS) mulai tgl 3-30 Februari 2013 sedangkan untuk lokasi di Jepang kami laksanakan sebelumnya pada bulan Oktober 2012 di daerah pesisir Ehime Prefecture.
      Kepulauan Spermonde, Indonesia
   Gambar 02 Pulau Barrang Lompo                           Gambar 03 Pulau Pulau Badi
      Gambar 04 Pulau Pulau Bone Tambung
 



                                                                    



Gambar 06 Ehime Prefecture, Jepang
Gambar 07. Zenitsubo, Ainancho, Ehime Prefecture, Japan
Gambar 08. Komobuchi, Uwajima, Ehime Prefecture, Japan

Penelitian ini kami bagi dua, yaitu metode kepustakaan Mei 2013 dan dan metode wawancara bulan oktober 2012 – Mei 2013  yang kami lakukan.
3.1  Metode Penelitian
            Metode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong metode penelitian deskriptif-kualitatif  berupa perspektif sosiologis mengenai pengelolaan kelautan di masing-masing daerah dan juga kami lakukan
1.      Metode Kepustakaan
Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data, bahan tulisan dan kajian kepustakaan melalui kegiatan membaca buku-buku yang mempunyai hubungan erat dengan judul karya tulis ilmiah ini, yang selanjutnya ditelaah oleh penulis.
2.      Metode Observasi Lapangan
Metode ini kami lakukan di pulau Barrang Lompo, Badi, dan Bone Tambung, Kepulauan Spermonde, Makassar, Indonesia sedangkan di Jepang di Zenitsubo, Ainancho dan Komobuchi, Uwajima, Ehime Prefecture, Japan untuk langsung kondisi daerah pesisir yang menjadi daerah penelitian kami. Kami melakukan teknik observasi (pengamatan) digunakan pada saat penelitian pendahuluan.
3.      Metode Wawancara
Metode yang keetiga ini adalah dengan wawancara kami memberikan beberapa pertanyaan secara langsung kepada nelayan dan kemudian setelah itu data yang kami peroleh datanya di. Ini dilakukan untuk memperoleh data hal-halnya yang dilakukan dalam pengelolaan kelautan di masing-masing daerah baik di Selat Makassar maupun di ehime Prefecture. Teknik wawancara dalam penelitian ini lebih ditujukan sebagai alat penguji kebenaran dan kemantapan suatu peristiwa yang dicapai dari metode observasi (Kartono, 1996).


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pulau Badi
         Jumlah Kepala Keluarga di pulau ini adalah sekitar 400 KK, secara administratif terletak di Kecamatan Liukang Tuppabiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep). Masyarakat pulau Badi pada umunya 90% berprofesi sebagai nelayan dan sisanya pengumpul ikan hidup (pemilik usaha). Berikut presentasi nelayan di Pulau Badi:
Diagram 1. Profesi Nelayan di Pulau Badi
                  Nelayan di pulau ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu Pagae’ (Nelayan dengan mini trawl), Pakeddo-keddo’ (Nelayan dengan alat tangkap pancing), dan Pemancing Cumi (Nelayan yang menggunakan daun kelapa). Adapun alternatif job di pulau Badi ini adalah pembiakan kuda laut dan teripang, juga beberapa yang melakukan pemeliharaan ikan hias yang nantinya di jual di pengumpul di Paotere, Makassar. Penangkapan ikan yang terlalu jauh misalnya dekat kalimantan mengharuskan nelayan merogoh kocek lebih banyak.




4.2 Pulau Barrang Lompo
                  Sedangkan alternatif job yang dilakukan oleh masyarakat pulau Barrang Lompo adalah Menjual Snack, Gorengan dan Distribusi hasi laut. Saat ini dengan kerjasama perusahaan dan universitas hasanuddin dilakukan pengembang biakan abalone yang harapannya nanti bisa menjadi pekerjaan alternatif bagi warga barrang lompo. Berdasarkan hasil wawancara beberapa nelayan teripang mengeluhkan mengenai mahalnya Bahan Bakar Minyak (BBM) estimasi yang digunakan adalah modal yang harus digunakan adalah 30 juta sedangkan bila keuntungan yang diperoleh adalah sekitar 90 juta dengan total bersih 60 juta itu tejadi bila kondisi penangkapan banyak sedangkan bila terjadi kerugian bisa mencapai 20 juta, bukan hanya itu nelayan teripang sangat rentan dengan lumpuh sehingga banyak nelayan di pulau Barrang Lompo mengalami lumpuh bahkan meninggal.
4.3 Pulau Bone Tambung
                  Pulau Bone tambung kecamatan ujung tanah, dengan jumlah penduduk sekitar 481 orang hampir sama dengan pulau lainnya di kepulauan spermonde.  Pulau ini berjarak sekitar 18 km dari makassar, luasnya sekitar 5 ha. Dengan jarak yang lumayan jauh dan transportasi yang masih minim menyebabkan akses ke pulau ini menjadi susah, ini berdampak dengan kualitas pendidikan yang harus diserap siswa-siswa di pulau ini disebabkan tenaga pengajar yang kurang. Pada umumnya masyarakat pulau Bone tambung bergantung hidup pada alam, mereka mencari ikan langsung di laut. Adapun alternatif jobnya adalah penjual dan pengumpul ikan.
4.4 Zenitsubo, Ainancho, Ehime Prefecture, Japan
                  Di Zenitsubo dengan bantuan pengusaha bernama Osaki san yang merupakan orang asli daerah ini, usahanya untuk kembali ke daerah asalnya memberikan banyak motivasi untuk membangun daerah kelahirannya yang mengharuskan pindah dari kota Osaka ke desa nelayan Zenitsubo. Usia rata-rata di desa nelayan ini adalah 55 tahun bayangkan bedanya dengan pulau yang ada di Barrang Lompo rata-rata 30 tahun. Alternative job yang dimiliki masyarakat setempat adalah mengubah daerahnya yang pinggir pantai menjadi tempat wisata namun hal ini masih dalam pengerjaan, budidaya kelautan dengan keramba menjadi pekerjaaan umum yang dilakukan di desa ini.
4.5 Komobuchi, Uwajima, Ehime Prefecture, Japan
                  Di daerah ini kami juga sangat sulit menemukan anak seusia kami, rata-rata umur mereka lebih sedikit muda dari pada Zenitsubo. Ada yang bagus dalam pengelolaan hasil laut mereka. Beruntung kami diberi kesempatan mengunjungi Perusahaan Dainichi Factory yang memperoduksi pelet atau makanan ikan. Nelayan akan menjual hasilnya di perusahaan ini kemudian, nelayan akan membeli pelet yang diperoduksi oleh perusahaan ini. Perusahaan ini langsung menjual hasil laut ke Tokyo atau Osaka. Ikan segar yang dibutuhkan untuk membuat sushi mengharuskan mereka harus mengantarkan maksimal 12 jam.
                  Alternatif job yang dilakukan di daerah ini adalah budidaya mutiara, garam mineral berkualitas tinggi, dan budidaya laut keramba. Uwajima terkenal sebagai penghasil mutiara di prefecture ini.  Pembuatan garam di daerah ini tidak seperti di Indonesia dia menambahkan alga dalam kandungannya. Sedangkan budidaya keramba merupakan hal biasa untuk nelayan penghasilannya pun per bulan sekitar 1 milyar dengan total bersih keuntungan sekitar 700 juta yang lebih dari cukup bagi mereka. Bukan hanya itu masyarakat terlibat langsung dan penyadaran sendiri dengan melestarikan alam lautnya dengan budidaya rumpul laut atau alga.
Ada yang bisa kita pelajari dari sistem perikanan yang ada di negeri sakura, yaitu pembatasan pengambilan langsung ikan di laut dan pemerintah merekomendasikan penggunaan budidaya apung. Selain tidak harus jauh`mencari ikan, sistem ini juga menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM).


BAB V. Simpulan dan Saran

Dari hasil penelitian dan kajian pustaka yang telah dilakukan disimpulkan bahwa :
1.      Adanya perbedaan pengelolaan hasil laut yang dilakukan di beberapa pulau di Indonesia dan Jepang:
·         Pengelolaan Hasi Laut di beberapa pulau di kepulauan Spermonde, Indonesia.
Sebagian besar nelayan di pulau Badi dan Karanrang melakukan penangkapan ikan secara langsung di perairan laut sehingga bukan hanya bermasalah di penggunaan Bahan Bakar Minyak yang banyak yang menyebabkan menurunya penghasilan mereka. Begitu pula dengan pekerjaan alternatif yang dilakukan masih minim dan belum maksimal
·         Pengelolaan Hasil Laut di Ehime Prefecture, Jepang
Sebagian besar nelayan di Komobuchi dan Uwajima adalah Marine Culture atau budidaya kelautan dengan menggunakan keramba selain mereka lebih mudah mencapai tempat keramba, mereka juga tidak harus mengeluarkan banyak uang dalam bahan bakar dan mereka tidak diharuskan selalu ke laut sehingga banyak waktu dilakukan untuk pekerjaan alternatif seperti budidaya mutiara, pembuatan garam mineral kualitas tinggi dan pembuatan ikan kering segar yang tentunya berbeda dengan di Indonesia. Ada beberapa yang sama di Indonesia seperti pembuatan garam namun yang berbedad adalah peningkatan kualitas garam di jepang lebih tinggi dengan penambahan alga dalam garam. Bukan hanya itu masyarakat sadar sendiri dengan konservasi lautnya. .
2.      Perbedaan pengelolaan hasil laut dan cara penangkapan menyebabkan yang berbeda menyebabkan nelayan Indonesia masih sulit untuk mengembangkan dan pendapatan yang kurang. Pengelolaan yang masih tradisional yang dilakukan di negara kita dan terkesan apa adanya serta mengutamakan kuantitas sedangkan di Jepang mereka melakukan hal yang berbeda mereka cenderung melakukan marine culture serta alternative job serta pekerjaan yang mengutamakan kualitas. Beranjak dari anatomi permasalahan kemiskinan nelayan, maka kebijakan, strategi, dan program untuk memerangi kemiskinan nelayan dan sekaligus mensejahterahkannya haruslah bersifat terpadu, dan sistematik serta dikerjakan secara berkesinambungan. 
3.      Solusi yang direkomendasikan adalah:
a)      Pengalihan ke mata pencaharian lain sebagai alternative job seperti budidaya laut (marine culture), budidaya tambak dll.
b)      Manajemen berbasis kawasan lindung laut (marine protected area)
c)      Peningkatan kualitas hasil produksi laut
d)     Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
e)      Control laju penangkapan
 
Daftar Pustaka
Adlina, Atrasina dan Baso Hamdani. 2012. Tragedy of Common Property. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan: Makassar
Dahuri, Rokhmin. 2012. Akar Masalah Kemiskinan Nelayan dan Solusinya. http://rokhmin dahuri.info/2012/10/10/akar-masalah-kemiskinan-nelayan-dan-solusinya/ (on line pukul 14:42 tgl 2 April 2013).
Indrawadi.2013. Rumpon Menetap. http://www.bunghatta.ac.id/artikel/220/rumpon-menetap-mampu-atasi-masalah-nelayan.html.
Kartono, Kartini. 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Cet. 7. Ed. 3.  Jakarta. Mandar Maju. 

Iqbal Burhanuddin, Andi. 2013. Nestapa Nelayan di Negeri Maritim. Harian Fajar, Makassar
Panonangan. 2013. Indonesia menuju negara maritim http://indomaritimeinstitute.org/?p=5 (on line pukul 14:42 tgl 2 April 2013).
Rahmatullah.2008. Kesejahteraan Sosial. http://www.rahmatullah.net/2010/05/menanggul -angi-masalah-kemiskinan.html (on line pukul 14:42 tgl 2 April 2013).
Widiantoro, Wisnu. 2013. Minapolitan dan Hasil Nelayan. Kompas. http://ikanlautindonesia. blogspot.com/2010/04/hari-nelayan-minapolitan-dan-nasib.html (on line pukul 14:42 tgl 2 April 2013

Adventure, Culture, Technology and Science

You Might Also Like

0 comments:

Subscribe to: Post Comments (Atom)